Diskusi Terkait Layanan Yang Berperspektif Disabilitas Bagi Perempuan Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan.
Merupakan bagian Program Advokasi MoA (Memorandum Of Agreement) dalam Layanan Penyidikan/ Penanganan yang Berperspektif Disabilitas pada Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dengan Disabilitas di Kepolisian Resor Sleman. Sebuah Program yang didukung oleh Disability Rights Fund.
Diskusi Terkait Layanan Yang Berperspektif Disabilitas Bagi Perempuan Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan
Program advokasi ini sendiri merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sudah dilakukan oleh CIQAL dan Kepolisian Resort Sleman sebelumnya. Kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Khususnya Kekerasan Seksual.
Perlu disampaikan bahwa sudah sejak beberapa tahun yang lalu, CIQAL melakukan pendampingan terhadapperempuan disabilitas korban kekerasan.
Diskusi ini, selain dari Tim CIQAL, juga dihadiri beberapa perwakilan dari Polres Sleman, UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Sleman, dan Komunitas yang selama ini didampingi CIQAL.
Diskusi ini dilakukan dengan tujuan untuk:
meningkatkan sinergitas tentang perspektif disabilitas,
adanya mekanisme penerimaan aduan sampai penanganan kasus kekerasan yang berperspektif disabilitas baik jajaran Kepolisian Resor Sleman maupun pengada layanan lainnya. Termasuk dalam jaringan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak dengan disabilitas.
Selain itu juga untuk membangun pemahaman yang sama tentang strategi advokasi dan kampanye dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan disabilitas dan anak dengan disabilitas.
Dikusi ini meskipun dialakukan secara offline, namun tetap sesuai dengan protoko kesehatanselama masa pandemi Covid.
Diskusi Implementasi SDGs Berperspektif Disabilitas. Adalah merupakan bagian dari kegiatan Program Advokasi RAD (Rencana Aksi Daerah) SDGs (Sustainable Development Goal). Sebuah program advokasi yang diusung oleh Forum Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CIQAL, ILAI, dan MPM PP Muhammadiyah). Program ini didukung oleh DRF (Disability Rights Fund).
Sebagai bagian dari program advokasi RAD SDGs, maka kegiata diskusi ini masih berhubungan erat dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Yakni kegiatan training monitoring implementasi SDGs, kegiatan monitoring implementasi SDGs, serta FGD implementasi SDGs.
Diskusi ini dilakukan 4 kali secara online. Yaitu sesuai dengan 4 Tujuan yang menjadi prioritas dalam program ini, di mana masing-masing tujuan untuk tiap kabupaten yang berbeda di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tujuan dari diskusi yang dilakukan adalah: Pertama, untuk mengidentifikasikan dan mengkomunikasikan hasil monitoring implementasi SDGs berperspektif disabilitas bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Gunungkidul, bidang infrastruktur di Kabupaten Bantul, bidang penanganan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, dan bidang pendidikan di Kabupaten Sleman. Kedua, untuk Mendiskusikan tindak lanjut pencapaian pelaksanaan SDGs.
Diskusi Capaian Tujuan 8 Pekerjaan Yang Layak Dan Pembangunan Ekonomi Sebagai Implementasi SDGs Berperpektif Disabilitas di Kabupaten Kulon Progo
Dilakukan pada tanggal 24 Nopember 2020. Dalam diskusi ini, perwakilan dari Forum Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, menyampaikan hasil pelaksanaan monitoring implementasi SDGs bidang ketenagakeraan yang telah dilakukan oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian dari disusul tanggapan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Kulon Progo. Diskusi ini juga dihadiri kumonitas disabilitas dari kabupaten Kulon Progo.
Diskusi Capaian Tujuan 9 Tentang Infrastruktur Sebagai Implementasi SDGs Berperspektif Disabilitas Di Kabupaten Bantul
Dilakukan pada tanggal 26 November 2020 via Zoom Meeting. Dalam diskusi ini, pembicara pertama, yakni Perwakilan dari Forum Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, menyampaikan hasil monitoring pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul. Dan hal ini ditanggapi pembicara dari Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kabupaten Bantul. Dinas PUPR adalah leading sektor untuk pembangunan di bidang infrastruktur.
Diskusi Pencapaian Tujuan 1 SDGs “Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan” Berperspektif Disabilitas Di Kabupaten Gunungkidul
Dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2020. Hadir Kepala Bappeda kabupaten Gunungkidul sebagai penanggap atas penyampaian hasil monitoring pelaksanaan monitoring implementasi SDGs Goal 1 di Gunungkidul yang disampaikan oleh Forum.
Disampaikan oleh Kepala Bappeda Gunungkidul bahwa terkai bencana covid ada prioritas pembangunan 2021 yaitu dengan panyesuaian untuk percepatan pemulihan ekonomi.
Diskusi Capaian Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas Sebagai Implementasi SDGs Berperspektif Disabilitas Di Kabupaten Sleman
Kegiatan dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2020. Dalam diskusi ini perwakilan Forum juga menyampaikan hasil monitoring pendidikan di kabupaten sleman. Sebagai penanggap hadir dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
Adapun hasil monitoring implementasi hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman, antara lain sebagai berikut:
Tersedia PAUD inklusif. YA (18,18%) TIDAK (22,73%) TJ/TT (59,09%)
Tersedia SD inklusif YA (36,36%) TIDAK (27,27%)
Tersedia SD inklusif YA (36,36%) TIDAK (27,27%)
Tersedia SMP inklusif YA (45,45%) TIDAK (13,64%) TJ/TT (40,91%)
Tersedia PAUD inklusif yang berlokasi dekat dengan tempat tinggal Penyandang Disabilitas YA (4,55%) TIDAK (54,55%) TJ/TT (40,91%)
Tersedia SD inklusif yang berlokasi dekat dengan tempat tinggal Penyandang Disabilitas YA (36,36%) TIDAK (27,27%) TJ/TT (36,36%)
Tersedia SMP inklusif yang berlokasi dekat dengan tempat tinggal Penyandang Disabilitas YA (36,36%) TIDAK (22,73%) TJ/TT (40,91%)
Terbuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menjadi peserta didik di PAUD reguler/umum yang dekat tempat tinggalnya
Terbuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menjadi peserta didik di SD reguler/umum yaang dekat tempat tinggalnya. YA (59,09%) TIDAK (4,55%) TJ/TT (36,36%)
Terbuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menjadi peserta didik di SMP reguler/umum YA (54,55%) TIDAK (13,64%) TJ/TT (31,82%)
Terbuka kesempatan mengikuti pendidikan program penyetaraan SD bagi Penyandang Disabilitas. YA (45,45%) TIDAK (13,64%) TJ/TT (40,91%)
Tersedia kesempatan mengikuti pendidikan program penyetaraan SMP bagi Penyandang Disabilitas. YA (36,36%) TIDAK (9,09%) TJ/TT (54,55%)
Terbuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas program melek aksara YA (31,82%) TIDAK (36,36%) TJ/TT (31,82%)
Tersedia program pelatihan baca tulis braille bagi Penyandang Disabilitas Netra di luar sekolah? YA (0,00%) TIDAK (59,09%) TJ/TT (40,91%)
Masih ada sejumlah penyandang disabilitas yang punya kesempatan mengakses kegaitan pendidian baik pemerintah mapun bukan pemerintah. YA (4,55%) TIDAK (50,00%) TJ/TT (45,45%)
Tersedia program pelatihan orientasi dan mobilitas bagi Penyandang Disabilitas Netra. YA (4,55%) TIDAK (54,55%) TJ/TT (40,91%
Penyandang Disabilitas yang menjadi peserta didik PAUD formal reguler/umum mendapatkan assessment sebelum mengikuti proses pembelajaran. YA (18,18%) TIDAK (22,73%) TJ/TT (59,09%)
Apakah tersedia jalur pemandu di sekolah Anda? TJ/TT (15,79% TIDAK (57,89%) YA (26,32%)
Apakah tersedia ramp di sekolah Anda? TIDAK (42,11%) TIDAK (42,11%)
Apakah tersedia toilet yang akses di sekolah Anda? TIDAK (42,11%) YA (47,37%)
Apakah tersedia meja kursi yang akses di sekolah Anda? TIDAK (31,58%) YA (57,89%)
Apakah tersedia buku bacaan yang akses di sekolah Anda? TIDAK (15,79%) YA (73,68%)
Apakah tersedia Guru Pembimbing/Pendamping Khusus di sekolah Anda? YA (36,84%) TIDAK (52,63%)
Apakah tersedia akomodasi yang layak dalam proses pembelajaran online di sekolah Anda? TIDAK (47,37%) YA (42,11%)
Apakah guru mendapatkan pelatihan tentang pembelajaran inklusif? TIDAK (75,00%) YA (25,00%)
Apakah guru dalam dalam melakukan pembelajaran online memperhatikan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas? TIDAK (75,00%) YA (25,00%)
