Tingkat Kepuasan Difabel Terhadap Pembangunan Infrastruktur. Merupakan salah satu indikator yang ditanyakan dalam monitoring implementasi SDGs Goal 9 (Infrastruktur) di Kabupaten Bantul.
Tingkat kepuasan tersebut menjadi salah satu hal yang dibahas dalam FGD Hasil Monitoring Implementasi SDGS Goal 9 (Infrastruktur) di Kabupaten Bantul pada tanggal 12 September 2020 lalu.
FGD ini diselenggarakan oleh CIQAL, ILAI dan MPM PP Muhammadiyah, serta didukung oleh Disability Rights Fund. Merupakan bagian dari Program Advokasi RAD SDGs Untuk Memastikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Tingkat Kabupaten.
Monitoring dilakukan oleh penyandang disabilitas yang terdiri dari disabilitas fisik, Tuli dan Netra. Metode pengumpulan data yang dilakukan para enumerator adalah melalui wawancara, dan pengamatan (observasi). Narasumber terdiri dari Bappeda Kabupaten Bantul, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, FORPI (Forum Pemantau Independen), Kontraktor, dan Penyandang Disabilitas.
Adapun hasil monitoring terhadap infrastruktur di Kabupaten Bantul antara lain sebagai berikut:
Kualitas Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bantul
Penilaian Narasumber terhadap kualitas infrastruktur jalan antar rumah hunian di lingkungan tempat tinggal narasumber bagi pengguna kursi roda, Lansia, anak-anak adalah: sebanyak 72% responden menjawab Buruk, 12% menjawab Sangat Buruk, 12% menjawab Baik, dan hanya 4% yang menjawab Sangat Baik. Catatan yang diberikan sebagian responden adalah tidak aksesibel.
Saat responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap kualitas infrastruktur jalan dari desa tempat responden berdomisili ke tempat pertokoan terdekat, maka hanya 4% responden yang menjawab Buruk, sedangkan 80% menjawab Baik. Dari responden yang menjawab Baik memberikan catatan, bahwa kualitas infrastruktur jalan tersebut Baik utk motor, namun buruk untuk kursi roda.
Observasi dengan Variable aksesibilitas terhadap Kantor Bappeda Bantul:
Tersedia ramp atau jalan landai untuk berbagai warga/ pengguna kursi roda.
Ada kemudahan mendapatkan toilet yang bisa digunakan untuk semua orang (Ukuran pintu minimal 110 Cm, lebar ruang toilet dapat untuk manuver kursi roda). Artinya ada toilet yang aksesibel di kantor Bappeda Bantul
Terdapat papan informasi tentang peta gedung
Tersedia petunjuk arah/ informasi untuk menuju ruang-ruang yang ada.
Tersedianya teks informasi / running teks
Tidak tersedia tempat parkir bagi motor/mobil disabilitas.
Observasi dengan variabel aksesibiltas di kantor Dinas PU Bantul:
terdapat ramp untuk pengguna kursi roda, namun ramp cukup curam & portable. Serta tidak terdapat handriil pada ramp.
Petunjuk arah belum ada. Lift belum ada.
Tempat parkir tidak ada petunjuk.
Tidak tersedia tempat parkir bagi motor/mobil disabilitas.
Ramp di Kantor Dinas PU Bantul
Observasi dengan variabel aksesibiltas di Komplek Pemda Bantul (Manding):
Tersedia ramp untuk pengguna kursi roda, dan ada handriil pada setiap ramp
Tersedia petunjuk arah/ informasi untuk menuju ruang-ruang yang ada.
Tidak tersedia tempat parkir bagi motor/mobil disabilitas
Observasi dengan variabel aksesibiltas di Puskesmas Jetis II:
ramp hanya satu di jalan masuk dan untuk jalan keluar.
Terdapat toilet yang aksesibel.
Terdapat papan informasi tentang peta gedung.
Tersedia petunjuk arah/ informasi untuk menuju ruang-ruang yang ada.
Tersedianya teks informasi / running teks.
Observasi dengan variabel aksesibilitas di Pasar Bantul: Tersedia ramp. Tidak tersedia toilet yang aksesibel, tidak ada teks informasi.
Observasi dengan variabel aksesibiltas di Kantor Kecamatan Kasihan:
Tersedia ramp untuk pengguna kursi roda, dan ada handriil pada setiap ramp.
Terdapat toilet yang aksesibel.
Terdapat papan informasi tentang peta gedung.
Tersedia petunjuk arah/ informasi untuk menuju ruang-ruang yang ada.
Ramp di Kantor Kecamatan Kasihan, Bantul
Tingkat Kepuasan Penyandang Disabilitas Terhadap Program Pembangunan Infrastruktur Daerah
Terhadap pertanyaan terkait tingkat kepuasan responden penyandang disabilitas ini, responden diminta untuk memberi nilai antara 1 sampai 4, di mana nilai 1 adalah yang terburuk dan 4 adalah yang terbaik.
Hasil Monitoring terkaita Tingkat Kepuasan Difabel Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
Aksesibilitas gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sudah aksesibel untuk semua. Sebanyak 5% responden memberi nilai satu, 94% memberi nilai dua. Artinya terhadap Aksesibilitas gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, penyandang disabilitas memiliki tingkat kepuasan yang rendah..
Aksesibilitas berupa guiding block di jalan kabupaten ramah disabilitas:. sebanyak 16,7% responden difabel memberikan nilai 1, sedangkan 83,3% responden difabel memberi nilai 2. Ini berarti terhadap guiding block di jalan kabupaten, penyandang disabilitas memiliki tingkat kepuasan yang rendah.
Aksesibilitas berupa ramp landai di trotoar di jalan kabupaten ramah disabilitas: Dari interval nilai 1-4, sebanyak 21% responden memberi nilai satu, dan 78,9% memberi nilai dua. Ini berarti Aksesibilitas berupa ramp landai di trotoar di jalan kabupaten Bantul tidak ramah disabilitas. Karean itulah tingkat kepuasan penyandang disabilitas rendah.
Aksesibilitas website Pemerintah Kabupaten Bantul ramah disabilitas: Sebanyak 33,3% responden memberi nilai satu, dan 66,7% responden memberi nilai dua. Ada catatan, bahwa dari segi navigasi, website tersebut mudah dan ringan, namun tidak ada fitur aksesibilitasnya, sehingga Difabel netra kesulitan untuk mengakses website tersebut. Artinya, website tersebut mudah untuk non difabel, namun tidak aksesibel uuntk penyandang disabilitas.
Aksesibilitas halte/terminal ramah disabilitas: Sebanyak 31,25% responden memberi nilai satu, dan 68,75%responden memberi nilai dua. Ini berarti penyandang disabilitas memiliki tingkat kepuasan yang rendah terhadap aksesibilitas halte/terminal.
Aksesibilitas stadiun Sultan Agung ramah disabilitas: Sebanyak 27,78% responden memberi nilai satu, dan 77,8%responden memberi nilai dua. Namun ada catatan-catatan yang diberikan responden, yaitu meskipun belum benar-benar aksesibel namun sudah mulai ada akses landai, namun untuk pintu masuk kurang lebar untuk kursi roda.
Demikian sebagian dari hasil monitoring Penyandang disabilitas terhadap implementasi SDGs Goal 9 (Infrastruktur) di Kabupaten Bantul. Monitoring ini dilakukan setelah penyandang disabilitas mendapatkan training monitoring yang dilakukan via secara online.
Difabel Gunungkidul Diikutsertakan Dalam Perencanaan Pengentasan Kemiskinan. Adalah salah satu hal yang terungkap pada FGD Hasil Monitoring Implementasi SDGs Berperspektif Disabilitas di Gunungkidul. Dilakukan tanggal 6 September 2020 di Kampung Tani Piyaman, Gunungkidul.
FGD Hasil Monitoring Implementasi SDGs Goal 1 (Tanpa Kemisinan) di Kabupaten Gunungkidul
FGD (Focus Group Discussion) ini merupakan proses lanjutan dari kegiatan Monitoring Implementasi SDGs Berperspektif Disabilitas. Untuk Kabupaten Gunungkidul sendiri, monitoring lebih dititik beratkan pada Goal 1 SDGs, yaitu Tanpa Kemiskinan. Dan monitoring dilakukan oleh para penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul.
Dari Hasil monitoring, terungkap sebagai berikut:
Terkait Perencanaan Pencapaian Tujuan 1 SDG’s Berperspektif Disabilitas
Tentang ada tidaknya forum resmi yang melibatkan Penyandang Disabilitas dalam proses perencanaan program pengentasan kemiskinan, di jawab Ada. Yaitu melalui Musrenbang (Musyawaran Perencanaan Pembangunan) di tingkat Desa – Kabupaten.
Saat ditanyakan apakah Penyandang Disabilitas yang terlibat dalam proses perencanaan program pengentasan kemiskinan berasal dari berbagai ragam disabilitas, dijawab: ada penyandang disabilitas yang mewakili, yakni FKDG (Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul). Artinya memang Difabel Gunungkidul diikutsertakan dalam perencanaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.
Berkaitan dengan ketersediaan data Penyandang Disabilitas yang berstatus miskin, dari monitoring ke Pemerintah, dijawab Ada. Ada data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) kurang lebih 8000 dari berbagai sistem.
Masih terkait dengan data. Saat ditanyakan apakah Tersedia Data Penyandang Disabilitas berdasar potensi keterampilan dan tingkat pendidikan, menurut Dinsos Kabupaten Gunungkidul, belum ada data. Data yang tersedia hanya data dari servis kursi roda.
Dokumen Perencanaan Pencapaian Tujuan 1 SDG’s Berprspektif Disabilitas
Untuk pertanyaan Ada tidaknya dokumen perencanaan pengentasan kemiskinan (misal Strategi Pengentasan Kemiskinan, ataupun Rencana Aksi Daerah). Jawabannya Ada, yaitu RKA (Rencana Kerja Anggaran).
Dalam dokumen perencanaan pengentasan kemiskinan apakah terdapat sasaran khusus pada penyandang disabilitas? Bappeda Gunungkidul menjawab: Ada, dalam dokumen SKPD. Jawaban Dinsos Gunungkidul, Ada, dan koordinasi dengan FKDG mengusulkan kebutuhan. —Di RAD tidak ada yang eksplisit untuk sasaran khusus Penyandang Disabilitas–
Progam Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
Apakah Terdapat program bantuan sosial bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas? Jawaban dari Dinsos Gunungkidul, Tidak ada. KIP (Kartu Indonesia Pintar) untuk disabilitas khusus belum ada, KIP menyeluruh/inklusi.
Apakah Terdapat program bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi penyandang disabilitas? Menurut Dinsos, Ada. Ada bantuan makanan paket sembako, dan seberapa banyak tidak tetap. Cara seleksi diprioritaskan yang mengajukan proposal.
Terkait ada tidaknya program bantuan sosial bidang kesehatan bagi penyandang disabilitas, dijawab Ada. Yaiu melalui Jamkesos (Jaminan Kesehatan Sosial).
Apakah terdapat program bantuan sosial bidang perumahan/permukiman bagi penyandang disabilitas?. Menurut Dinsos: ada, usulan dari desa. jawaban Bappeda,bantuan sosial bidang perumahan bagi penyandang disabilitas tidak ada, namun Bappeda mengarahkan sasaran adalah penyandang disabilitas.
Perlu diketahui bahwa monitoring ini merupakan uji coba dari tool monitoring yang telah disusun. Untuk melihat apakah penyandang disabilitas yang melakukan monitoring di lapangan bisa memahami tools tersebut atau tidak, setelah sebelumnya dilakukan training monitoring.–Video training monitoring implementasi SDGs Goal 1 di Gunungkidul bisa dilihat di sini.—
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Koalisi CIQAL-ILAI-MPM PP Muhammadiyah dengan didukung Disability Rights Fund (DRF).
Discussion on Preparation for Monitoring the Implementation of SDGs with a Disability Perspective. This activity is a post follow-up activity SDGs monitoring training which is done online via Zoom. Organized by CIQAL, ILAI and MPM PP Muhammadiyah, and supported by the DRF (Disability Rights Fund). Is a part of advocacy to ensure the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities (disabilities).
The discussion discussed monitoring tools and preparation for monitoring the implementation of SDGs in Gunungkidul Regency
This discussion was conducted in 4 districts, namely:
Gunungkidul on July 4, 2020.
Sleman on July 5, 2020.
Bantul dated 8 July 2020.
Kulon Progo dated July 9, 2020.
This discussion was attended by 10 people with disabilities from each district.
The discussion discussed monitoring tools and preparation for monitoring the implementation of SDGs in Sleman Regency
This in-person (offline) meeting was held to reinforce participants’ understanding of the monitoring of SDGs implementation with a disability perspective.
The discussion discussed monitoring tools and preparation for monitoring SDGs in Bantul Regency
Previously, he held training on monitoring the implementation of SDGs (Sustainable Development Goal) for people with disabilities. These activities were carried out online because the Covid-19 pandemic situation has not ended. There are 4 trainings that have been conducted based on the areas to be monitored. First, related poverty . Second, education . Third, profession . Fourth, infrastructure .
Strengthen understanding regarding the importance of monitoring the implementation of SDGs from a disability perspective
The training materials that have been carried out are repeated in this discussion. What is monitoring about. Explained how to do monitoring. It also explains why this monitoring is important.
Discussion of monitoring tools and preparation for monitoring the implementation of SDGs in Kulon Progo Regency
Whether SDGs or TPB (Sustainable Development Goals) at the district level have actually been implemented inclusively. The point is whether the development carried out at the district level has targeted the needs of persons with disabilities. How many rights of persons with disabilities have been fulfilled. Things like this that need to be monitored or observed.
It is important to repeat the training material that has been given, so that participants really understand what they will do later in the field.
During the meeting the possibilities that might arise in the field were also discussed. Possible difficulties that may be experienced. For example, monitors fail to conduct interviews because of rejection. It also discusses which agencies or parties can be interviewed. Also who will do.
Test Monitoring Tools
Actually, the monitoring that will be carried out is for testing monitoring tools which is already structured. The monitoring tools were tested in 4 districts, namely Bantul, Sleman, Gunungkidul and Kulon Progo. In each district there is 1 monitoring team consisting of 10 persons with disabilities (diffable) with different disabilities. This diversity includes physical disabilities, blind and deaf disabilities.
The goals or areas to be monitored for each district / group are different. First , Gunungkidul Group will monitor the poverty sector. Second , Bantul group on infrastructure. Third , Sleman group specifically on education. Fourth , Kulonprogo group in the field of decent work. Each group will serve in their respective regency areas.
